Calon Wakil Bupati Garut nomor urut 02, Putri Karlina, menginisiasi program jam mengaji dan belajar bagi anak di Garut. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi di Alerta Kopi Cafe, Kota Kulon, Garut Kota, pada Jumat malam (25/10/2024).
Bincang santai ini dihadiri para perempuan milenial dengan tema “Perempuan Memilih” pada Pilkada Garut 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pembicara kalangan perempuan, termasuk Astri Novitasari, seorang pengusaha, Audrey dari Mojang Garut 2022, Alis Suminar selaku aktivis perempuan, dan Anisa seorang praktisi hukum.
Putri Karlina berpendapat bahwa program belajar dan ngaji merupakan upaya mencegah terjadinya degradasi moral. Waktu belajar dijadwalkan dari pukul 19.00-20.00 WIB yang bisa dimanfaatkan orang tua sebagai waktu untuk mendekatkan diri dengan anaknya. Selain itu, orang tua juga harus bisa mengawasi aktivitas media sosial yang dilakukan anak.
Kehadiran orang tua dalam kehidupan anak harus ditanamkan sejak usia dini agar anak merasa diperhatikan oleh keluarga. “Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Garut itu berawal dari kurang hadirnya keluarga sejak dini, sehingga menyebabkan pergaulan yang tidak benar," ujar Putri.
.jpeg)
Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Garut juga disebabkan oleh faktor kemiskinan. Oleh karena itu, rantai kemiskinan harus diputus hingga tuntas, “Kemiskinan itu terlihat jelas di lapangan,” tambahnya.
Ia mengambil contoh dari penghasilan para petani tembakau di daerah Kecamatan Pasirwangi yang rata-rata sekitar Rp500 ribu per bulan. Selain itu, perhatian pemerintah terhadap perempuan juga masih minim, seperti insentif untuk kader posyandu yang hanya berkisar antara Rp 50-80 ribu per bulan.
Dengan demikian, pencalonannya sebagai Wakil Bupati Garut menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan perempuan di Garut, “Kalau saya terpilih menjadi Wakil Bupati, itu akan menjadi simbol bahwa masyarakat Garut siap menuju modernisasi dan kesetaraan gender,” ungkap Putri.
Hal itu juga disampaikan oleh pembicara lain yang menilai bahwa kesenjangan dan perlindungan terhadap perempuan di Garut masih sangat kurang, “Amanat untuk keterwakilan perempuan sebesar 30% di pemerintahan belum terpenuhi, terutama di Kabupaten Garut, kesenjangan sosial masih sangat terasa,” jelas Alis Suminar.