Para supir angkutan umum melakukan aksi demo pada hari Senin (7/10/24) di kawasan Bundaran Simpang Lima. Di tengah demo tersebut, calon Wakil Bupati nomor urut 2, Putri Karlina, diberhentikan oleh para demonstran untuk diminta kesediaannya dalam menjawab keresahan mereka.
Ketua Organda Kabupaten Garut, Yudi Nurcahyadi, menyampaikan keresahannya di sektor transportasi, setidaknya ada 6 tantangan yang menjadi keresahan organda Garut, antara lain, penertiban premanisme, penertiban anak-anak punk yang meresahkan penumpang, kredit lunak terhadap sektor transportasi, akses BPJS yang sulit, angkutan ilegal dan odong-odong yang beroperasi tanpa pengawasan.
Merespons hal tersebut, Putri Karlina menyoroti bahwa permasalahan tersebut merupakan keresahan bersama, “Terkait dengan angkutan ilegal, anak punk, dan premanisme saya merasa bahwa itu bukan hanya masalah dari para supir, tapi itu merupakan keresahan bersama. Saya sebagai masyarakat pun merasa hal-hal tersebut akan mengganggu ketertiban publik,” ujarnya.
Berangkat dari hal tersebut, Putri Karlina berkomitmen untuk memberantas permasalahan tersebut, “Saya akan berdiri menjadi garda terdepan dan akan tegas menindak permasalahan-permasalahan tersebut,” tegas Putri.
Ia juga menyoroti terkait akses BPJS kesehatan yang sulit dalam pendaftaran dan pembiayaannya. Putri menegaskan bahwa BPJS adalah hak semua orang, “BPJS adalah hak semua orang karena kesehatan bukan kemewahan tetapi kebutuhan. Saya akan perjuangkan kemudahan BPJS bagi para supir,” tegasnya.
Putri juga menegaskan bahwa sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan solusi bagi keresahan mereka, “Terkait apa yang menjadi keresahan dan kekhawatiran itu sudah menjadi tugas kami untuk menyelesaikan,” ujarnya.